Back to Top

Universitas Palangka Raya

Sejarah

Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya diawali dengan pembentukan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2005 yang didasari Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor: 494/J.24/AK/2005 tentang Pembentukan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jenjang Strata Satu (S1).

Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada awalnya berada di bawah Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya. Jurusan ini menerima mahasiswa baru pertama kali pada Tahun Akademik 2005/2006 untuk Jurusan Sosiologi dan Tahun Akademik 2006/2007 untuk Jurusan Ilmu Administrasi Negara.  Pada tahun 2008 Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memperoleh izin operasional dari Dirjen Dikti dengan SK Dirjen Dikti Nomor 553/D/T/2008. Tahun Akademik 2009/2010 Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kembali membuka program studi baru yaitu Program studi Ilmu Pemerintahan dengan SK Dirjen Dikti Nomor 1690/D/T/2009 tanggal 17 September 2010. Dengan demikian sejak tahun 2009 Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara resmi memiliki 3(tiga) jurusan, yaitu: Jurusan Sosiologi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Sejak awal pendiriannya hingga dilaksanakannya persiapan pembentukan fakultas, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya dipimpin oleh Dr. Sidik Rahman Usop, MS sebagai Ketua Jurusan dan Joni Rusmanto, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan. Dr. Sidik Rahman Usop, MS bisa dikatakan sebagai pionir terbentuknya Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang merupakan cikal bakal pembentukannya telah dijajaki sejak tahun 2004. Pada akhir tahun 2010 dilakukan persiapan intensif pembentukan fakultas dengan ditugaskannya Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd menjadi Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Pendirian Fakultas. Tanggal 7 Januari 2012 Rektor Universitas Palangka Raya Bapak Drs. Henry Singarasa, MS menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor: 04/UN/KL/2012 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya dan sejak saat itu berdirilah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya secara resmi dengan Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd sebagai Dekan pertama FISIP Universitas Palangka Raya.

Selanjutnya pada bulan Januari 2014 telah dilaksanakan pergantian Dekan FISIP Universitas Palangka Raya dari Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd kepada Prof. Drs. Kumpiady Widen, MA., Ph.D sebagai Dekan ke-II FISIP. Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas organisasi dan penyegaran di lingkungan Fakultras Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya resmi dinyatakan berdiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor: 04/UN24/KL/2012, tanggal 7 Januari 2012. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) adalah fakultas ke-6 di lingkungan Universitas Palangka Raya.

Pada saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya baru memiliki tiga jurusan. Memang ada wacana untuk menambah beberapa Jurusan baru di lingkungan FISIP seperti: Jurusan Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Politik, dan jurusan Keuangan Daerah. Namun rencana tersebut belum bisa segera diwujudkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dosen tetap(ASN) dan fasilitas infrastruktur, terutama gedung kuliah. Berikut ketiga jurusan yang sudah ada, sebagai berikut:

  1. Jurusan Sosiologi (SK Dirjen Dikti No. 553/D/T/2008). Jurusan Sosiologi memiliki 4(empat) konsentrasi: (a)Pemberdayaan Masyarakat, (b)Perencanaan Pembangunan Perkotaan, (c)Gender dan Lingkungan, (d) Manusia dan Lingkungan.
  2. Jurusan Ilmu Administrasi Negara (SK Dirjen Dikti No. 553/D/T/2008). Jurusan Ilmu Administrasi Negara memiliki 3(tiga) Konsentrasi: (a)Kebijakan Publik, (b)Administrasi Pembangunan, dan (c)Manajemen Pelayanan Publik.
  3. Jurusan Ilmu Pemerintahan (SK Dirjen DIKTI No. 1690/D/T/2009). Jurusan Ilmu Pemerintahan memiliki 3(tiga) Konsentrasi: (a) Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah, (b)Otonomi Daerah dan Kelembagaan Adat, (c) Legislasi dan Keuangan Daerah